Breaking News

Kasus Video Mesra Bupati Simeulue, DPRK Konsultasikan Proses Pamakzulan ke Mendagri

Kasus Video Mesra Bupati Simeulue, DPRK Konsultasikan Proses Pamakzulan ke Mendagri
Foto: repro

BANDA ACEH – Pansus DPRK Simeulue yang menyelidiki kasus video mesra bupati setempat menyepakati pemakzulan (pemberhentian) terhadap Bupati Erli Hasim. Prosesnya kini berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah 6 anggota DPRK dipimpin ketuanya, Murniati, sekarang sedang berada di Jakarta. Menurut informasi yang berhasil dihimpun media ini, tim Pansus sedang menunggu jadwal pertemuan dengan pejabat Kemendagri.

Sebelumnya, Kamis (1/8/2019), tim Pansus DPRK Simeulue telah menggelar rapat paripurna membahas soal video mesra dengan pelaku diduga Bupati Erli Hasim. Hasil pansus itu selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Dilansir dari Serambinews.com, Selasa (6/8/2019), para anggota dewan yang meneruskan hasil kerja tim Pansus kasus video mesra tersebut, saat ini, sudah berada di Jakarta. "Saat ini mau konsultasi. Sedang diagendakan konsultasi dengan Dirjen," ujar Hasdian, politisi Partai Demokrat, yang menyertai rombongan.

Keenam anggota dewan yang berangkat itu, yakni Murniati (Ketua DPRK), Hasdian Yasin, Irawan Rudiono, Abdul Razaq, Azharudin Agur, dan Ihya Ulumuddin.

Kepada media, sebelumnya, Ketua Tim Pansus Irawan Rudiono mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat tim-nya mengusulkan pemakzulan Bupati Erli Hasim. “Pertama, sesuai video yang sudah beredar. Kemudian, tuntutan unjuk rasa Gempar, rekaman dan juga berita-berita dari media massa,” kata Irawan.

Dia menerangkan, tim pansus telah memanggil Bupati Erli untuk mengklarifikasi kasus video sebanyak dua kali, namun dia tidak datang. Ketidakhadiran bupati semakin menguatkan dugaan bahwa perempuan dalam video itu memang bukan isterinya. "Kalau memang isterinya kenapa tidak mau hadir saat diminta klarifikasi," ujar Irawan.

Bupati Erli Hasim menilai, pembentukan Pansus yang menyorot kasus video mesra tersebut sebagai sesuatu yang dipaksakan. Menurut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, kewenangan rapat paripurna itu seharusnya memutuskan, bukan meneruskan hasil pansus ke MA.

Ia mengaku, selama ini, tidak mau menanggapi soal penyebaran video pribadinya tersebut. Tapi, karena sudah dibawa ke paripurna DPRK dan hasilnya akan diteruskan ke MA, karena itu harus mengambil sikap.

Erli Hasim mengatakan sudah menunjuk tim pengacara untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. "Jangan dipahami persoalan ini menyangkut pribadi Erli Hasyim, tetapi kapasitas saya sebagai bupati adalah mitra kerja DPRK. Mestinya, pimpinan (DPRK, red) itu duduk, bicarakan apa persoalan," katanya.[K73-02]

Komentar

Loading...