Breaking News

Karena Dorong Kasus Novel ke Forum Internasional, Masinton: Bekukan Anggaran KPK!

Karena Dorong Kasus Novel ke Forum Internasional, Masinton: Bekukan Anggaran KPK!
Masinton Pasaribu (foto: repro)

JAKARTA – Kader PDIP, Masinton Pasaribu, meminta agar anggaran KPK dibekukan karena lembaga ini dinilainya telah mendorong kasus Novel dibawa ke forum internasional. Dia berpendapat, apa yang dilakukan KPK tersebut merupakan pelanggaran etik.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, tidak boleh ada lembaga negara membawa persoalan yang dihadapi ke forum internasional. “Nah itu, maka kita minta supaya pimpinan KPK supaya dia lembaga negara atau LSM, kok lembaga negara merestui pihak lain ya, LSM. Karena saya dengar KPK ikut mendorong dan merestui tindakan LSM tersebut untuk membawa persoalan Novel ini ke forum internasional," kata Masinton pada forum diskusi di Resto D'Consulale, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran itu, Masinton meminta agar anggaran KPK dibekukan. "Saya berpandangan kalau KPK sebagai lembaga negara yang dibiayai negara bertindak sebagai LSM, ya, saya minta supaya anggaran KPK dibekukan dulu. Biar clear dulu ini persoalan KPK ini ya," kata Masinton.

Seperti diberitakan kemarin, Lembaga Amnesty Internasional membawa kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat (AS). Kasus pelanggaran HAM yang menimpa penyidik KPK itu disejajarkan dengan dua kasus besar lainnya yang terjadi di Asia Tenggara.

Manajer Advokasi Asia Pasifik Amnesty International USA, Francisco Bencosme, membacakan testimoni tertulisnya pada forum 'Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook' di Subcommittee on Asia, the Pacific, and Nonproliferation House Foreign Affairs Committee.

Kasus HAM lain yang turut dibawa Francisco ke forum tersebut adalah dugaan pelanggaran HAM terkait “perang melawan narkoba” di Filipina yang digaungkan Presiden Rodrigo Duterte dan persoalan Rohingya dari Rakhine State di Myanmar.

Untuk Indonesia, selain kasus Novel, juga disorot dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyebut, Amnesty International Indonesia menerima berbagai laporan dugaan penyiksaan pada orang-orang yang ditangkap oleh pemerintah pada masa itu.

Berkaitan dengan kasus Novel, Francisco menyebut yang bersangkutan telah membawa kasusnya ke Komnas HAM karena ia merasa penyelidikannya tidak berhasil. Komnas HAM disebut Francisco menyimpulkan adanya dugaan serangan terhadap Novel sebagai upaya menghambat KPK memberantas korupsi.

"Para penyidik di KPK dan aktivis yang juga pejuang HAM di Indonesia telah menjadi sasaran ancaman dan kekerasan berkaitan dengan kegiatannya, yang jarang terselesaikan kasusnya," ucap Francisco.

Dia menerangkan, kegagalan pengusutan intimidasi terhadap aktivis antikorupsi dan HAM ini telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi, yang membuat negara gagal melindungi dan memenuhi HAM pada warga negaranya.

Pihak KPK menilai, diangkatnya kasus Novel di forum kongres AS menandakan kasus ini telah menjadi perhatian dunia. "Saya kira ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Kita tahu berarti kasus novel sudah menjadi perhatian dunia internasional," kata Febri Diansyah, kepala Biro Humas KPK, Jumat.[*]

Komentar

Loading...