Breaking News

Hati-hati, Banyak Rentenir Online Gentayangan Cari Mangsa

Hati-hati, Banyak Rentenir Online Gentayangan Cari Mangsa
foto: dok OJK

JAKARTA – Masyarakat diingatkan agar berhati-hati mencari modal usaha, sebab banyak rentenir yang menawarkan jasa secara online. Meski Pemerintah sudah berupaya memberi perlindungan, tapi kejahatan di bidang ini terus tumbuh dengan berbagai modus.

Sebagaimana banyak diberitakan, belum lama ini, Satgas yang dibentuk Pemerintah telah menutup kegiatan fintech peer to peer lending yang tidak memiliki izin. Meski demikian, muncul aplikasi baru di website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang telah diblokir tersebut. 

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, menjelaskan hingga 16 Juli 2019 terdapat 143 fintech peer to peer lending ilegal yang sudah ditangani. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi bersinergi untuk memberantas peredaran investasi dan pinjaman online ilegal atau rentenir online.

Ia menjelaskan, bisnis illegal itu akan terus tumbuh meskipun telah dilakukan pengawasan. "Karena itu, kami meminta masyarakat untuk tidak menggunakan aplikasi fintech lending yang tidak memiliki izin OJK. Apabila ingin meminjam, masyarakat bisa melihat dulu daftar aplikasi fintech lending yang terdaftar di website ojk.go.id," ujar Tongam dalam temu pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).

Dari data Satgas Waspada Investasi, katanya, jumlah fintech lending yang tidak terdaftar OJK mencapai 1.230 entitas. Ada 42% entitas yang tak diketahui asalnya, kemudian 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat (AS). 

Dia mengingatkan, masyarakat perlu  waspada, ada juga fintech peer to peer lending ilegal yang tidak masuk wilayah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK. Yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

Karena itu, ia menghimbau agar masyarakat berhati-hati. "Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap fintech tersebut," ujar Tongam.[*]

Komentar

Loading...